Purnamasidi: Negara Wajib Jamin Hak Pendidikan Anak Korban Bencana

LUMAJANG, LEGISLATOR.CO.ID – Negara harus hadir menjamin hak pendidikan setiap anak, termasuk mereka yang tinggal di kawasan rawan bencana dan wilayah yang sulit dijangkau. Ancaman bencana alam tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan pendidikan ataupun membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, setelah meninjau kondisi pendidikan di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Sabtu (7/11/2026).

Menurut legislator yang akrab disapa Bang Pur itu, pemenuhan hak pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan dalam keadaan apa pun. Pemerintah wajib memastikan anak-anak tetap memperoleh layanan pendidikan, sekalipun mereka tinggal di kawasan yang setiap tahun menghadapi ancaman bencana.

“Pemenuhan layanan pendidikan adalah amanat konstitusi. Tidak boleh tidak dilaksanakan dalam situasi apa pun,” tegas Purnamasidi.

Ia menyoroti kondisi 46 siswa SDN Jugosari 03 yang berasal dari Dusun Sumberlangsep. Setiap hari, anak-anak tersebut harus menghadapi risiko ketika menyeberangi Sungai Regoyo yang membawa material lahar dingin Gunung Semeru untuk menuju sekolah.

Mereka harus berjalan melewati bebatuan besar dan pasir vulkanik. Bahkan, sejumlah orang tua terpaksa membopong anak-anaknya agar dapat menyeberangi sungai dengan selamat.

Bagi Purnamasidi, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bahwa akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah rawan bencana membutuhkan perhatian khusus negara. Persoalannya bukan sekadar bagaimana membangun sekolah, melainkan bagaimana memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak belajar tanpa harus mempertaruhkan keselamatannya.

Purnamasidi: Anak di Zona Bencana Tak Boleh Kehilangan Hak Belajar

Purnamasidi menilai pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak di kawasan rawan bencana menghadapi ketidakpastian pelayanan pendidikan setiap kali bencana terjadi. Terlebih, ancaman lahar dingin di kawasan Gunung Semeru bukan persoalan yang muncul sekali, melainkan berulang setiap tahun.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan risiko bencana. Sistem tersebut harus mampu menjamin keberlanjutan pembelajaran, baik bagi masyarakat yang tetap tinggal di permukiman asal maupun mereka yang memilih direlokasi.

“Kasus ini bukan terjadi sekali atau dua kali, tetapi sudah terjadi setiap tahun. Di daerah yang setiap tahun terkena bencana, harus segera dibuat sistem pelayanan pendidikan yang berbeda dengan daerah lain. Jadi ketika terjadi bencana, pelayanan tidak akan hilang,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan darurat tidak cukup hanya mengandalkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di Dusun Sumberlangsep, skema tersebut belum berjalan optimal karena pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi kerap terputus ketika banjir lahar melintas.

Kepala SDN Jugosari 03, Hotimah, menjelaskan bahwa dari total 96 siswa, sebanyak 46 anak berasal dari dusun yang masuk zona merah rawan bencana sejak erupsi besar Semeru pada 2021.

Sekolah telah menyiapkan alternatif pembelajaran jarak jauh. Namun, keterbatasan infrastruktur membuat proses belajar tidak selalu dapat dilaksanakan ketika akses menuju sekolah terputus.

“Banjir kemarin, anak-anak baru masuk tiga hari setelah banjir, diantar orang tuanya,” ungkap Hotimah.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Bekti Sawiji, juga membenarkan bahwa terputusnya pasokan listrik menjadi salah satu kendala utama pelaksanaan pembelajaran daring di kawasan terdampak lahar.

Purnamasidi menilai pemerintah harus memastikan setiap alternatif pembelajaran benar-benar dapat digunakan dan tidak menurunkan kualitas layanan pendidikan.

“Kita harus mengambil langkah-langkah agar mereka tetap mendapatkan pelayanan pendidikan, tapi dengan cara yang berbeda. Namun harus dipastikan kualitas pelayanannya tidak berkurang,” katanya.

Negara Diminta Hadir bagi Anak yang Bertahan di Wilayah Rawan Bencana

Persoalan lain yang menjadi perhatian Purnamasidi adalah kondisi masyarakat yang tidak seluruhnya bersedia atau mampu direlokasi dari kawasan rawan bencana. Menurutnya, pilihan masyarakat untuk tetap tinggal di permukiman asal tidak boleh membuat anak-anak mereka kehilangan akses pendidikan.

Negara harus memastikan pelayanan pendidikan tersedia bagi seluruh anak, tanpa membedakan apakah keluarga mereka tinggal di kawasan relokasi atau tetap bertahan di wilayah yang berisiko.

Dalam peninjauan tersebut, turut dibahas rencana penyediaan ruang belajar bersama di dusun terdampak serta pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan relokasi.

Purnamasidi juga mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan yang lebih konkret melalui tiga langkah. Pertama, Kemendikdasmen perlu merumuskan kurikulum dan standar layanan pendidikan khusus bencana untuk wilayah dengan siklus bencana tahunan.

Kedua, diperlukan sinergi antara Kemendikdasmen, PLN, dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan listrik serta konektivitas di sekolah zona merah, termasuk melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan genset.

Ketiga, pemerintah harus memprioritaskan sekolah-sekolah di jalur bencana berulang dalam program revitalisasi, disertai protokol kesiapsiagaan dan simulasi bencana secara berkala.

Menurutnya, kebijakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang telah dimiliki Indonesia harus diterjemahkan menjadi sistem pelayanan yang benar-benar siap diterapkan. Keberadaan regulasi tidak akan cukup apabila pemerintah belum menjamin kebutuhan dasar pendidikan di lapangan.

“Regulasi saja tidak cukup. Harus ada desain layanan yang mengikuti karakter bencana di lapangan,” tegasnya.

Purnamasidi menegaskan bahwa hak pendidikan anak merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh berhenti ketika bencana datang. Pemerintah perlu memastikan anak-anak di wilayah rawan bencana tetap memiliki kesempatan belajar yang aman, layak, dan berkualitas.

“Kami mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan memanfaatkan regulasi yang sudah ada, tetapi regulasi saja tidak cukup. Harus ada formulasi layanan pendidikan khusus yang siap dijalankan ketika bencana berulang,” pungkas Bang Pur (red)