Wamendagri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Tangani TB

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TB) membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan.

Menurut Wiyagus, TB tidak hanya menjadi persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat berdampak pada produktivitas, kondisi ekonomi keluarga, hingga perekonomian nasional.

“Kami dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas, bidangnya urusan pemerintahan di bidang kesehatan karena ini urusan wajib,” kata Wiyagus, Selasa (22/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus dalam Pertemuan Lintas Sektor dan Diskusi Interaktif di Pendopo Bupati Ciamis, Senin (21/9/2026).

Wiyagus mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memperkuat penanggulangan TB. Berdasarkan data yang diterimanya, Pemkab Ciamis telah menyiapkan sejumlah kebijakan, antara lain melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TB dan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TB (TP2 TB).

Komitmen tersebut juga telah diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, Pemkab Ciamis menginisiasi deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan penanganan TB di tingkat masyarakat.

“Masalah kesehatan ini tidak hanya urusan di bidang kesehatan. Di sini Kemenkes sebagai pembina teknis di bidang kesehatan, sementara bidang kesehatan provinsi, kabupaten, puskesmas, dan sampai posyandu ini kan di bawah pembinaan Kemendagri,” ujarnya.

Wiyagus menilai penanggulangan TB perlu menjadi perhatian bersama karena penyakit tersebut dapat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Pasien yang terkonfirmasi TB, kata dia, harus menjalani pengobatan yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi aktivitas dan kemampuan bekerja.

Dampak tersebut, lanjutnya, juga berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, penanganan TB perlu dilakukan secara terpadu agar persoalan kesehatan tidak berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi.

“Makanya ekosistem ini harus kita jaga. Produktivitas, pengangguran, kemiskinan, yang kemudian mengganggu sistem keuangan keluarga, yang nantinya akan mengganggu perekonomian secara nasional,” sambung Wiyagus.

Untuk memperkuat penanggulangan TB, Wiyagus mendorong pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ciamis meningkatkan kolaborasi hingga tingkat kecamatan dan desa.

Menurutnya, aparat dan unsur pemerintahan di tingkat bawah memiliki posisi strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan, deteksi, dan pengobatan TB.

“Bhabinkamtibmas, Babinsa, para kapolsek, para danramil, para camat, para lurah, tolong berikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang kebetulan tertular itu untuk melaksanakan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis),” tuturnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan TB membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor, upaya pencegahan dan pengobatan TB diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.