Dadan Sidqul Anwar Dorong Instansi Daerah Jadi Problem Solver Publik

JAKARTA, LEGISLATOR.CO.ID – Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mendorong seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih adaptif, kolaboratif, dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata melalui penguatan ekosistem inovasi pelayanan publik.

Gagasan tersebut disampaikan Dadan Sidqul Anwar melalui inisiatif InoServe Indonesia: Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik, sebuah proyek perubahan yang dikembangkan dalam Program Kepemimpinan Nasional (PKN) II Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Dadan, tantangan birokrasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam menghadirkan solusi yang cepat dan tepat terhadap berbagai persoalan publik yang semakin kompleks.

Karena itu, ia menilai pendekatan inovasi yang berjalan sendiri-sendiri di masing-masing instansi sudah tidak lagi relevan. Pemerintah membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan berbagai aktor pembangunan dalam satu ekosistem kolaboratif.

“Kami mendorong seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk menerapkan ekosistem inovasi pelayanan publik agar birokrasi kita dapat menjadi problem solver yang tangkas, adaptif, dan benar-benar berdampak,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini banyak inovasi pelayanan publik lahir di berbagai daerah. Namun, sebagian besar masih berjalan secara terpisah sehingga manfaatnya belum optimal dan sulit direplikasi oleh daerah lain.

Melalui InoServe Indonesia, LAN RI ingin membangun sebuah sistem yang memungkinkan inovasi terbaik dapat terhubung, dibagikan, dan dikembangkan bersama sehingga menghasilkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Dadan menegaskan bahwa inovasi publik tidak boleh berhenti pada penciptaan aplikasi atau program baru semata. Yang lebih penting adalah bagaimana inovasi tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga.

“Birokrasi harus bergerak dari sekadar pelaksana prosedur menjadi penyelesai masalah. Inovasi harus menjadi instrumen untuk menghadirkan solusi yang nyata bagi publik,” ujarnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, InoServe Indonesia dibangun melalui tiga pilar utama, yakni penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan hexa-helix, serta pengukuran dampak inovasi berbasis hasil (outcome-based).

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan budaya baru dalam birokrasi, di mana setiap inovasi tidak lagi berorientasi pada capaian administratif semata, melainkan pada manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dadan optimistis, apabila konsep ekosistem inovasi ini diterapkan secara konsisten, birokrasi Indonesia akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan birokrasi yang responsif, mampu berkolaborasi, dan benar-benar menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya (RED).