Anggota Komisi V F-PKB, SyaifuddinJAKARTA, LEGISLATOR.CO.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syafiuddin, menanggapi rencana Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang akan mengkaji opsi pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) selama 24 jam. Menurutnya, wacana tersebut tidak bisa diambil terburu-buru dan harus dihitung secara matang dari berbagai aspek.
Rencana KRL beroperasi 24 jam mencuat setelah muncul fenomena sejumlah buruh dan karyawan yang terpaksa bermalam di Stasiun Cikarang karena tidak mendapat layanan perjalanan pada jam larut malam.
Syafiuddin menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu melakukan kajian mendalam dan berkoordinasi intensif dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator. Ia mengingatkan bahwa jumlah penumpang pada dini hari jauh lebih sedikit sehingga aspek efisiensi harus menjadi pertimbangan utama.
“Kemenhub perlu berkoordinasi dengan PT KAI dan melakukan perhitungan yang matang, baik dari sisi biaya maupun sisi pelayanan. Ketika waktu sudah lewat tengah malam, jumlah penumpang semakin sedikit. Ini harus menjadi pertimbangan utama,” ujar Syafiuddin, di Jakarta, Rabu (19/11).
Meski demikian, ia menilai wacana KRL 24 jam tetap perlu dipertimbangkan karena masih ada masyarakat yang membutuhkan layanan transportasi pada jam tersebut. Namun, Syafiuddin menyebut tidak semua jalur harus beroperasi penuh selama 24 jam.
“Bisa saja ada jalur tertentu yang dioperasikan 24 jam, terutama yang masih memiliki kebutuhan mobilitas tinggi pada malam hari. Namun semua itu bergantung pada hasil kajian Kemenhub dan PT KAI,” katanya.
Syafiuddin berharap kajian tersebut menghasilkan kebijakan transportasi publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun tetap memperhatikan efisiensi anggaran dan keselamatan operasional.
“Kebijakan transportasi harus adaptif, tetapi tetap realistis. Jangan sampai layanan diberikan tanpa hitungan yang solid,” tegasnya (red)
Pos terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar