Adela Kanasya Minta Pemerintah Selaraskan Kebijakan Kuliah Gratis dan Akreditasi

3 menit membaca View : 3
MSA
Nasional - 21 Nov 2026

SURABAYA, LEGISLATOR.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, menyoroti pentingnya keselarasan kebijakan pendidikan tinggi, terutama terkait akreditasi, pemerataan akses, dan rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Menurutnya, kebijakan pemerintah harus dirancang secara menyeluruh agar peningkatan akses pendidikan tidak mengabaikan mutu dan keberlanjutan perguruan tinggi.

Persoalan tersebut menjadi bagian dari pengawasan Komisi X DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan tinggi ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur, 20–22 November 2026.

Dalam agenda tersebut, Komisi X membahas pelaksanaan akreditasi program studi dan perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Selain itu, turut dibahas rencana kebijakan kuliah gratis di PTN yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Agama.

Kebijakan Pendidikan Tinggi Harus Jaga Mutu dan Pemerataan Akses

Adela menilai pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing bangsa, serta memperluas kesempatan masyarakat memperoleh mobilitas sosial.

Karena itu, kebijakan pendidikan tinggi tidak cukup hanya berorientasi pada perluasan akses. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas pembelajaran, relevansi lulusan, tata kelola perguruan tinggi, dan keberlanjutan pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, Adela menyoroti tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS), terutama terkait biaya akreditasi. Ia mengingatkan bahwa tidak semua PTS memiliki kemampuan finansial dan sumber daya yang sama untuk memenuhi tuntutan penjaminan mutu.

“Memang ternyata biaya akreditasi ini masih menjadi salah satu perhatian kita semua, Bapak-Ibu,” ujar Adela dalam pertemuan bersama pimpinan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Jawa Timur.

Menurutnya, beban biaya akreditasi yang tinggi berpotensi mengurangi ruang anggaran untuk pengembangan dosen, peningkatan kualitas pembelajaran, penyediaan sarana prasarana, dan penguatan sistem penjaminan mutu internal.

Komisi X Kawal Keberlanjutan PTN dan PTS

Adela menekankan bahwa kebijakan pendidikan tinggi perlu memperhatikan keberlanjutan seluruh ekosistem perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pembiayaan dan peningkatan mutu tidak menciptakan kesenjangan baru antarlembaga pendidikan.

Ia juga mendorong penguatan pendampingan oleh LLDIKTI kepada PTS. Pendampingan tersebut diharapkan tidak hanya menyangkut urusan administratif, tetapi juga membantu mengatasi persoalan tata kelola, penjaminan mutu, dan keterbatasan sarana prasarana.

Kunjungan kerja Komisi X DPR RI tersebut turut melibatkan pimpinan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur, perwakilan BAN-PT, berbagai LAM, serta Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi Jawa Timur.

Adela berharap masukan dari seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi dasar untuk mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.

“Saya yakin seluruh masukan dari Bapak-Ibu ini bisa menjadi dasar bagi kami untuk mendorong kebijakan pendidikan ini agar bisa lebih baik lagi secara keseluruhan,” katanya (red)

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *