Fraksi Partai Golkar Dorong RUU Sisdiknas Siapkan Generasi Adaptif Teknologi Berkarakter Kebangsaan

JAKARTA, LEGISLATOR.CO.ID – Fraksi Partai Golkar DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus mampu menjawab tantangan era digital dengan memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, tanpa mengesampingkan pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar asal Dapil Riau I, Karmila Sari, dalam Rapat Internal Komisi X DPR RI yang menyetujui draf RUU Sisdiknas untuk memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Kalimantan Timur sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas, Hetifah Sjaifudian, mengatakan draf RUU Sisdiknas merupakan hasil pembahasan yang dilakukan secara intensif sejak Januari 2025 melalui rapat panitia kerja, rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Persetujuan seluruh fraksi menjadi langkah penting dalam proses pembentukan RUU Sisdiknas. Setelah ini, pembahasan akan dilanjutkan pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI,” ujar Hetifah.

Menurut Karmila, Indonesia membutuhkan sistem pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi global sekaligus tetap menjaga jati diri bangsa.

“Fraksi Partai Golkar memandang revisi RUU Sisdiknas harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, fleksibel, berkeadilan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu menjawab tantangan global, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah,” kata Karmila.

Ia menilai transformasi digital telah mengubah cara masyarakat belajar, bekerja, dan berinteraksi. Karena itu, regulasi pendidikan harus memberikan ruang yang lebih besar bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar agar akses dan kualitas pendidikan semakin meningkat.

“Teknologi harus menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan. Namun, kemajuan teknologi tidak boleh menggeser fungsi pendidikan sebagai sarana membentuk karakter, integritas, dan nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya.

Karmila menambahkan, pendidikan karakter harus tetap menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional agar generasi muda tidak hanya unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki etika, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan.

Selain transformasi digital, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti masih besarnya tantangan pendidikan nasional, seperti tingginya angka putus sekolah, disparitas pembangunan manusia antarprovinsi, rendahnya partisipasi pendidikan, serta kesenjangan kualitas pembelajaran di berbagai daerah.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut harus dijawab melalui kebijakan yang mampu memperkuat pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Fraksi Partai Golkar juga mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun sebagai strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

“Kebijakan wajib belajar 13 tahun menjadi langkah penting untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas,” katanya.

Lebih lanjut, Karmila menegaskan pentingnya perlakuan yang setara bagi seluruh institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, serta dukungan terhadap pendidikan umum, pendidikan keagamaan, dan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Fraksi Partai Golkar juga meminta agar RUU Sisdiknas memberikan perhatian serius terhadap perlindungan peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan serta memastikan anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui APBN dan APBD benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Kami ingin RUU Sisdiknas menjadi fondasi lahirnya sistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, menguasai teknologi, sekaligus memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan,” ujar Karmila.

Ia menambahkan, proses penyusunan RUU Sisdiknas harus terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan nasional di masa depan.

“Fraksi Partai Golkar berkomitmen mengawal RUU Sisdiknas agar benar-benar menjadi pijakan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global tanpa kehilangan jati diri bangsa,” pungkasnya (RED)